Nusantarasatu.id – Dalam pertemuan dengan Chairs Working Group dan Engagement Group G20 di Jakarta, Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menekankan tentang pentingnya musyawarah dan mufakat dalam Presidensi G20. Karena musyawarah dan mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam membangun komunikasi yang baik.
Sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, Presidensi G20 Indonesia diharapkan bukan hanya sekedar perayaan dan menghasilkan narasi saja, namun ada hasil konkret bagi Indonesia dan dunia. “ Untuk membuat kegiatan ini tidak hanya narasi, maka perlu konvergensi daripada kepemimpinan Indonesia menuju prioritas yang diarahkan. ” ucap Airlangga dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta.
Presidensi G20 Kesempatan RI Untuk Berkontribusi Bagi Perekonomian Global
Oleh karena itu ia berharap, agar koordinasi produktif antar kementerian/lembaga dapat mengerucut kepada tiga hal terkait penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Sementara itu, Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Dimana telah dimulai pada 1 Desember 2021 dengan perayaan pembuka (opening ceremony) hingga bulan Oktober 2022 mendatang dengan mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger’.
“ Presidensi G20 Indonesia ini merupakan hari yang bersejarah. Memang biasanya dalam G20 pada hari pertama berjalan begitu saja, tidak ada yang membuat perayaan, tetapi kami memang ingin dengan cara yang berbeda agar kesadaran tentang G20 ini juga muncul di tengah masyarakat Indonesia. ” tutur Menko Airlangga.
Menko Airlangga Gelar Pertemuan Dengan Chairs Working Group
Sebelum melaksanakan acara Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia, Airlangga mengadakan pertemuan dengan Chairs Working Group dan Engagement Group G20 di Jakarta.
Para Working Group dan Engagement Group yang terlibat dalam Presidensi G20 Indonesia yaitu Parliament 20 (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia), Supreme Audit Institution 20 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), Employment Working Group, Development Working Group, serta energy Trasition Working Group, serta Environment and Climate Sustainability Working Group.
Selanjutnya, Anti-Corruption Working Group, Trade, Investment, and Industry Working Group, Agriculture Working Group, Education Working Group, Culture Working Gorup, Research and Higher Education, Health Working Group, Tourism Working Group, Urban-20, Business 20, Civil 20, Think 20, Labour 20, Science 20, Women 20, Youth 20, dan Empower Initiative.
