Jokowi Harapkan APBN 2022 Jadi Pendongkrak Utama Ekonomi

Nur Afni

Nusantarasatu.id – Disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 harus menjadi instrumen utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran menteri dan kepala lembaga negara di Kantor Presiden, Jakarta, Jokowi meminta setiap anggaran negara dapat digunakan guna memperkuat daya tahan dan mengakselerasi daya saing ekonomi di tengah pelambatan ekonomi dunia yang berpotensi masih berlanjut di tahun 2022.

” Kita mesti mewaspadai tantangan kita di 2022. Potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia masih ada. Oleh karena itu, APBN 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita. ” terangnya.

Belanja dan Rutinitas Yang Tidak Perlu, Segera Dihilangkan

Lebih jauh orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta, agar peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dapat mendorong ekspor dan mengundang lebih banyak investasi. Oleh sebab itu sambungnya, APBN sebagai instrumen fiskal negara harus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, di antaranya dengan upaya penajaman fokus dan efisiensi belanja negara. “ Belanja dan rutinitias yang tak perlu segera dihilangkan, geser ke yang produktif. ” tegas Presiden RI.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga bergerak cepat dalam merealisasi APBN 2022 sejak awal Januari 2022. Dirinya ingin program-program pemerintah sudah bisa dieksekusi sejak awal 2022. ” Artinya, di bulan ini, kita siapkan administrasi agar awal tahun sudah bisa dieksekusi dan kita harus siapkan dasar pelaksanaan itu. ” ucap Jokowi.

Dalam Rancangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2021 lalu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 di kisaran angka 5,0 hingga 5,5 persen. Pada 2022, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.708,7 triliun, dengan pendapatan negara sebanyak Rp1.840,7 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

APBN 2022 Akan Antisipatif dan Responsif Hadapi Endemi

Sementara itu sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan akan tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel, dalam merespons ketidakpastian, termasuk terkait terjadinya endemi. “ Ke depan kita harus mempersiapkan diri menuju kebiasaan baru, living with endemi. Kita harus mengendalikan penularan terus dan melindungi masyarakat. ” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Webinar Bincang APBN 2022 di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Dirinya mengatakan, bila tema kebijakan fiskal tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang mengandung dua unsur penting. Pertama, APBN 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap.

Yang kedua, APBN 2022 diarahkan untuk mendukung reformasi struktural dalam mendukung akselerasi pertumbuhan serta menciptakan ekonomi kuat dan berkelanjutan di masa depan. Guna mendukung reformasi struktural tersebut, maka APBN akan terus diarahkan dalam mendukung peningkatan produktivitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian untuk meningkatkan konektivitas yang merata, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap ekonomi, hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Sementara fokus utama APBN 2022 yakni terus melanjutkan penanganan Covid-19 serta menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Lalu berikutnya, memperkuat peningkatan SDM yang unggul, integritas, dan berdaya saing, serta terus meningkatkan adaptasi teknologi dan memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan sekaligus pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Kemudian, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk menciptakan belanja negara yang lebih efisien, sinergis antara pusat dan daerah, fokus terhadap hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Tinggalkan komentar