Realisasi Belanja infrastruktur PUPR 2021: 94,21 persen

N1

Nusantarasatu.id – Disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi belanja infrastruktur mencapai 94,21 persen hingga akhir Desember 2021. Terkait hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan, agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely). ” Pada masa Pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur. ” ucap Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/1/2022).

Selain itu, Kementerian PUPR juga terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan dan sanitasi, sistem air minum. Kemudian juga terkait penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid19. Berdasarkan data emonitoring hingga 31 Desember 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp152,09 triliun, telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp143,29 triliun atau 94,21 persen.

Khusus Program PKT, Realisasinya Capai Rp21,74 Triliun

Dimana dari total anggaran tahun 2021 tersebut, juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program itu diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Sedangkan khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai angka 89,59 persen atau senilai Rp21,74 triliun, dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.“ Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. ” terang Basuki.

Lebih jauh Basuki Hadimuljono berpendapat, bahwa program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Ada sebanyak 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19.

Disamping PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN lanjutnya, juga terdapat empat program lain, yaitu dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,01 triliun dengan progres 99,12 persen, ketahanan pangan Rp24,82 triliun dengan progres 96,39 persen, serta dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp1,7 triliun dengan progres 98,85 persen. Selanjutnya ucap Mengteri Basuki, ada juga program Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp162 miliar dengan progres 97,62 persen.

Leave a Comment