Hukum

Presiden RI Joko Widodo terus mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

Satuan Tugas UU Cipta Kerja diharapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mampu menyerap aspirasi dari masyarakat

Mahfud MD, minta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian harus maksimal dalam menuntaskan kasus mafia minyak goreng

Revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, telah dipastikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas)

Revisi UU Narkotika - Guna mengatasi besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk belanja para warga binaan atau narapidana

pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus segera menyelesaikan pembahasan RUU perlindungan data pribadi

pemerintah memberikan dukungan terhadap inovasi berbasis kekayaan intelektual dari seluruh anak muda dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tanah air

Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, berharap dapat menjangkau kekerasan seksual yang terjadi di media sosial (Medsos) atau kekerasan berbasis gender online (KBGO)

Keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian perkara pidana

Selain penanganan perkara, MA juga berhasil mempercepat transformasi peradilan konvensional menuju sistem peradiilan elektronik

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membawa ke ranah hukum dugaan adanya kartel minyak goreng yang merugikan masyarakat

isu dapat menjadi masalah laten, sehingga perlu dicari solusi. Diantaranya yaitu memberi kepastian hukum terhadap status tanah di wilayah Maluku Dan Papua