Nusantarasatu.id – Dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.” ‘Trusted government’ sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat. ” ucap Presiden Joko Widodo saat pembukaan ‘Open Government Partnership Global Summit’ yang ditayangkan melalui kanal Youtube OGP.
Open Government Partnership (OGP) merupakan organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Kegiatan ini sendiri berlangsung sejak tanggal 15 hingga 17 Desember 2021 di Seoil, Korea Selatan, secara hybrid. ” Di Indonesia kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu ‘LAPOR’ yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Kata Jokowi.
Sejak 2015 ‘Lapor’ Layani Lebih 1 Juta Aspirasi dan Aduan Masyarakat
Orang nomor satu di Indonesia tersebut menilai, sejak 2015, ‘LAPOR’ telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat. ” Kedua, inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh. Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ” tuturnya.
Lebih jauh dijelaskan oleh Presiden, bahwa digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. ” Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi. ” imbuhnya.
Selain itu sambung Jokowi, transformasi digital pun harus inklusif termasuk menjamin akses bagi UMKM. ” Karena itulah Indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20. Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik. ” kata Presiden.
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Telah Menjadi Norma
Iapun menambahkan, pada tahun ini genap 10 tahun berdirinya ‘Open Government Partnership’. ” Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai. Saat ini tata kelola pemerintahan yang baik, ‘good governance’, telah menjadi norma. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan. “ ujar Jokowi.
Apalagi selama masa pandemi Covid-19 ini, prinsip itu bahkan menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran. Disamping itu juga memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.” Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Terima kasih atas penghargaan OGP atas berbagai inovasi digital di Indonesia, di antaranya inovasi digital untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal ‘open tender’. ” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Jokowi turut menyampaikan, bahwa inovasi digital pelayanan publik di Indonesia akan terus dijalankan.” Publik adalah mitra pemerintah, kepercayaan harus diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif. ” pungkasnya.
