Pada Pembangunan Iklusif, Hak Disabilitas Harap Diakomodasi

Nur Afni

Updated on:

Nusantarasatu.id Ekonomi – Diharapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, agar hak-hak kelompok disabilitas bisa diakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang inklusif dan nondiskriminatif pasca pandemi. “ Indonesia menghormati hak penyandang disabilitas. Ratifikasi terhadap Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011 adalah wujud dari komitmen ini. ” ucap Menko Airlangga pada acara G20 Campaign yang dikutip di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Ratifikasi, lanjutnya, merupakan pintu masuk untuk memperhatikan para penyandang disabilitas sebagai subyek, bukan lagi objek pembangunan. Dalam Forum G20, Indonesia menekankan pada nilai inklusi melibatkan peran dari semua pihak termasuk penyandang disabilitas karena mempunyai hak kesetaraan, mulai dari akses pendidikan hingga akses pasar tenaga kerja.Airlangga mengatakan penyandang disabilitas bukan kelompok yang selalu dianggap bergantung tetapi justru menjadi kelompok yang produktif sehingga pemerintah Indonesia ingin mendorong isu disabilitas sebagai isu lintas sektor dan mengajak dunia untuk memikirkan dan membangun ekosistem disabilitas yang membuat para penyandang disabilitas menjadi lebih produktif.

<img decoding=
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Perihal Pada Pembangunan Iklusif, Hak Disabilitas Harap Diakomodasi

Hak Disabilitas Harap Diakomodasi dan Miliki Keterbatasan, Bukan Berarti Harus Dibatasi

Ia menekan bahwa penyandang disabilitas memang berkebutuhan khusus, tapi bukan berarti tidak mampu. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tapi tidak serta merta harus dibatasi. “ Penyandang disabilitas adalah kelompok yang dapat menjadi mesin penggerak produktif secara ekonomi, apabila diberikan kesempatan yang sama dan ruang ekspresi yang luas. ” tuturnya.

Dikala masa pandemi, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,2 juta orang dan jumlah penyandang disabilitas di dunia yang mencapai 1 miliar orang. Adapun kesulitan kelompok penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai, bertambah dengan hadirnya sejumlah kebijakan perusahaan yang butuh penyesuaian terhadap situasi pandemi.

Selain itu, para penyandang disabilitas juga terkendala dengan minimnya akses terhadap program jaminan sosial dan pendidikan. Hanya sekitar 28 persen penyandang disabilitas yang mempunyai jaminan sosial dan tidak lebih dari 1 persen saja di negara berpenghasilan rendah. Sedangkan keterbatasan alat peraga pendidikan, software, dan akses internet. juga menjadi kendala bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mengatasi learning loss selama pandemi.

Leave a Comment