Ahmad Riza: Hentikan PTM Didiskusikan Dengan Pusat

Usulan hentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria perihal Hentikan PTM

Nusantarasatu Ibu Kota – Disebutkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, jika usulan hentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. ” Ini baru usulan. Kami masih melihat fakta dan data hari ini. Nanti kami akan diskusikan dan bahas bersama dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemenristekdikti). “ ujar Riza di Balai Kota Jakarta.

Iapun menambahkan, bahwa meski mengusulkan untuk hentikan PTM 100 persen di Jakarta, keputusan akan hal tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat. ” DKI tidak pernah memutuskan sendiri, kecuali itu menjadi kewenangan kami. ” ucapnya.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, bila usulan yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang terbaik di tengah situasi meningkatnya Covid-19 di Jakarta. ” Pemerintah (pusat) juga mempertimbangkan masukan, rekomendasi, dari semua pihak termasuk Pemprov DKI, para pakar dan yang lainnya. ” kata Wagub DKI Jakarta.

Anies Usul Hentikan PTM Sebulan Penuh

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pada Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali sekaligus Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan, agar hentikan PTM selama satu bulan ke depan. ” Jadi, selama satu bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja, sambil kita pantau kondisi Covid-19 seperti apa. “ kata Anies di Taman Benyamin Suaeb.

orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta tersebut menyampaikan, bahwa keputusan hentikan PTM kali ini berbeda dengan masa pembatasan masyarakat sebelumnya. Saat pembatasan mobilitas masyarakat dengan penggunaan istilah PSBB, kewenangan PTM ada pada kepala daerah. Namun, saat pembatasan masyarakat menggunakan istilah PPKM khususnya di Jawa-Bali, kewenangan keputusan PTM ada di pemerintah pusat. ” Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan. ” tuturnya.

Berkaitan dengan usulan yang disampaikan itu, hingga kini masih belum mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat. Anies menyampaikan usulan agar PTM ditiadakan mempertimbangkan risiko dan kondisi Jakarta saat ini dengan tingkat kasus positif Covid-19 cukup tinggi. ” Nanti hasilnya seperti apa, kami update kemudian. “ pungkasnya.

1 Komen
  1. […] Nusantara: Covid-19 – Seluruh warga DKI Jakarta, diminta oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) sehubungan adanya kenaikan kasus positif Covid-19, […]

Tinggalkan Balasan

Email Anda tidak akan dishare ke siapapun

Website ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalan Anda. Kami berharap Anda setuju dengan hal ini, namun Anda dapat memilih untuk tidak setuju. Setuju Baca lebih lanjut

Anda Segang offline