Disebutkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa sektor industri mandiri dan berdaulat menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu tegasnya, pemerintah berkomitmen mengarahkan pembangunan sektor industri kepada prinsip tersebut. “ Prinsip industri yang mandiri dan berdaulat berarti keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri dan tentunya diharapkan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri. ” tutur Airlangga dalam keterangan resminya di Jakarta.
Selain Industri Mandiri dan Berdaulat, Pemerintah Arahkan ke Industri Maju
Bukan hanya menjadi industri mandiri dan berdaulat saja, namun pemerintah turut mengarahkan pembangunan sektor industri ke arah industri yang maju dan berdaya saing, serta industri yang berkeadilan dan inklusif. Guna membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri lanjut Menko Perekonomian RI, pemerintah turut mendorong optimalisasi sejumlah program. Yaitu Program Subtitusi Impor 35 persen tahun 2022, Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam, serta mendorong industri penghasil devisa, termasuk industri-industri berbasis sumber daya alam.
Sementara itu untuk prinsip industri yang maju dan berdaya saing terangnya, direalisasikan lewat Program Making Indonesia 4.0 dalam tujuh sektor industri, yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Ketujuh sektor tersebut kata Airlangga Hartarto, memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari total produk domestik bruto (PDB) manufaktur, serta 65 persen ekspor manufaktur, dan 60 persen pekerja industri.
Industri Berkeadilan dan Inklusif, Diwujudkan Lewat Pengembangan IKM
Untuk prinsip industri yang berkeadilan dan inklusif jelas Airlangga, salah satunya diwujudkan melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peningkatan peran sektor IKM sebagai bagian dari rantai nilai manufaktur nasional tuturnya, akan membantu ketahanan industri dalam negeri. Kemudian, pemerintah menggerakkan program pengembangan IKM lewat pengembangan wirausaha baru, sentra IKM, material center, link and match dengan industri besar, dan restrukturisasi mesin atau peralatan IKM.
Bukan hanya itu, ada pula Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM. Dimana sampai akhir tahun 2021 lalu, telah menghasilkan 9,2 juta unit UMKM onboarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Menurutnya, sejumlah upaya pembangunan industri yang mandiri, berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif, harus ditopang oleh sumber daya manusia industri yang unggul.
Oleh sebab itu, pemerintah secara konsisten mengimplementasikan pola pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (re-skilling) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Diklat Industri, dan Politeknik yang didasarkan pada kebutuhan industri saat ini. Dengan adanya super deduction tax yang telah diberikan oleh pemerintah, dengan besaran yang mencapai 200 persen untuk bidang pendidikan dan 300 persen untuk penelitian, pemerintah berharap industri bisa bekerja sama langsung dengan universitas.
