Nusantarasatu Ekonomi Digital – Sebutkan, bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan inklusivitas transformasi digital. ” Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil. ” terang Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (25/1/2022).
Lebih lanjut ia menambahkan, jika inklusivitas transformasi digital dapat dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil, lewat diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri. Indonesia sambung Johnny, memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan pengembangan sektor digital, baik untuk Indonesia maupun negara berkembang. ” Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia. ” imbuhnya.
Kemenkominfo sendiri, menjadi pengampu dalam pembahasan isu digital pada Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah, lewat Kominfo, akan membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Yakni pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman.Pada isu pemerataan akses digital, Indonesia akan mendorong pemerataan akses digital dan digitalisasi menyeluruh, termasuk untuk kelompok rentan.
Kominfo Akan Selenggarakan Digital Innovation Network
Sedangkan dari segi bisnis lanjut Menkominfo RI, Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 untuk mewujudkan medan yang seimbang, fair level of playing field, sebagai tujuan bersama karena saat ini lansekap digital belum berimbang. ” Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital. ” ucap Johnny.
Sementara untuk isu prioritas kedua, pemerintah mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. ” Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi. ” terangnya.
Indonesia ungkap Menteri Johnny G Plate, sedang menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. Dokumen ini nantinya akan menjadi ukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang dapat dijadikan rujukan bersama negara anggota G20. L:ewat isu prioritas ketiga, Indonesia akan mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan, melalui empat prinsip yaitu lawfullnes, fairness, transparency dan reciprocity.
Target-target ini kata Johnny, akan diwujudkan melalui kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. ” Di level internasional, Digital Economy Working Group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional. ” tegasnya seraya menambahkan, pada tingkat nasional, DEWG 20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group 20, akademisi, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya.
[…] pada bulan April 2022 di Bali, sebagai bagian dari rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di pulau tersebut. “ Para filantropis dunia dapat membantu upaya akselerasi program pengembangan […]