Nusantarasatu.id Investasi Dan Industri – Pemerintah diingatkan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, agar Penyertaan Modal Negara (PMN) harus memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan investasi dan penguatan industri di Indonesia. “ Salah satu cara yang mudah adalah penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan yang mendapat PMN. ” tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinasi Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu melalui keterangan tertulis di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat Gobel menanggapi hasil rapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 15 Desember 2021, yang membahas tentang Tambahan PMN 2021 dan PMN 2022. Pada tahun 2021, pemerintah sudah menggelontorkan PMN senilai Rp43,2 triliun. Dimana masing-masing untuk Hutama Karya Rp9,1 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, Kereta Api Indonesia (KAI) Rp6,9 triliun, Badan Bank Tanah Rp1 triliun, Indonesia Invesment Authority (INA) Rp15 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp3,3 triliun.
Sedangkan yang sempat diramaikan publik, lanjut Gobel, yaitu tambahan PMN untuk KAI. Karena ada PMN base equity Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun, yang berarti dengan turunnya dana APBN untuk KCJB ini berarti ada perubahan skema Business to Business (BtoB) karena sudah melibatkan dana negara.
Sejak 2005 Pemerintah Gelontorkan Dana PMN Sebesar Rp695,6 Triliun
Lebih jauh dirinya juga mengemukakan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sejak 2005 hingga 2021 ini, pemerintah telah menggelontorkan PMN Rp695,6 triliun. Yaitu sebesar Rp361,3 triliun untuk BUMN dan Rp334,3 triliun untuk Badan Layanan Umum (BLU). Merujuk pada data itu, dalam 10 tahun Pemerintahan SBY, besaran PMN mencapai Rp112,27 triliun dan sisanya di masa Pemerintahan Joko Widodo. PMN terbesar yang berupa uang lanjut Wakil Ketua DPR RI, terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp70,63 triliun. Selanjutnya di tahun 2016 sebesar Rp58,79 triliun, pada 2020 sebesar Rp56,02 triliun, dan 2021 sebesar Rp84,28 triliun. ” Kami sangat mendukung PMN ini karena memberikan dampak sosial ekonomi yang baik. ” imbuhnya.
Meski begitu ia mengingatkan, supaya PMN yang dikucurkan menjadi daya dorong bagi tumbuhnya investasi dan industri di dalam negeri. ” Pertanyaannya adalah dana tersebut dibelanjakan ke mana saja? Pada level teknis inilah yang harus dicermati. Bapak Presiden sudah membuat kebijakan yang benar, namun jangan sampai di lapangan tidak detil menjalankannya. ” ucap Rachmat Gobel.
Jangan Sampai Dana PMN Lebih Banyak Digunakan Untuk Impor
Terlebih lagi kata Gobel, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Yang di dalamnya mengatur tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta telah dibentuk Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dipimpin Menko Luhut Binsar Panjaitan. ” Jangan sampai dana PMN tersebut lebih banyak digunakan untuk impor. Ini tidak akan menguatkan struktur ekonomi nasional dan struktur industri nasional. ” jelasnya.
Ia menilai, Indonesia kedepannya harus mampu menjadi pusat bagi industri yang berbasis teknologi, seperti industri sistem keamanan, teknologi otomotif, teknologi lampu, dan teknologi elektronika. Disamping itu tuturnya, salah satu dampak penting lain dari kuatnya industri nasional adalah terciptanya UMKM yang kuat karena industri besar akan mampu berdiri kokoh dengan topangan UMKM di sekitarnya. ” Ini sekaligus akan menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan ekonomi yang permanen. ” pungkasnya.
