Kegiatan Sekolah Tatap Muka Diminta Presiden Diawasi Secara Ketat

Nusantarasatu.id – Pengawasan terhadap kegiatan sekolah tatap muka, diminta oleh Presiden RI Joko Widodo agar dilakukan secara ketat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Covid-19. Pernyataan ini diutarakan oleh Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Jakarta. ” Presiden mengarahkan agar sekolah tatap muka dilakukan surveillance yang ketat agar ketika ada indikasi kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar. ” terang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ​​​​​seusai mengikuti rapat terbatas, di Jakarta.

Ada 126 Kabupaten/Kota yang Alami Kenaikan Kasus

Diungkapkan oleh Budi Gunadi, bahwa pihaknya memang sudah mengidentifikasi dari minggu ke minggu, jika ada kenaikan jumlah kasus di beberapa kabupaten dan kota. Ia menuturkan, pekan lalu berdasarkan observasi Kementerian kesehatan, terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus, di mana beberapa di antaranya juga ada yang sudah tiga minggu berturut-turut mengalami kenaikan kasus.

” Sehingga kita melakukan pendalaman. Dan sebagian besar kenaikan disebabkan adanya kenaikan kasus positif di sekolah. Oleh karena itu saya dan pak Nadiem (Mendikbud Ristek, red) akan melakukan konsolidasi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan program sekolah tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan lebih proaktif. ” ucapnya.
Ketika dalam rapat terbatas itu Menkes Budi menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi bersyukur kasus aktif Covid-19 sudah mengalami pelandaian kasus. Meski begitu Presiden meminta, supaya semua pihak tetap waspada khususnya dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, agar tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya.
Ketua DPD Minta Semua Daerah Antisipasi Covid-19 Saat PTM

Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga meminta semua daerah untuk mengantisipasi sedini mungkin penularan Covid-19, terutama sekolah yang sudah dan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). ” Kasus yang terjadi di Kediri harus menjadi perhatian daerah-daerah lain yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM. ” jelas LaNyalla melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Disamping itu kata Ketua DPD RI, pemerintah daerah juga harus meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan PTM secara menyeluruh terhadap satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM. ” Selalu lakukan evaluasi dan monitoring. Namun, jangan memberatkan sekolah-sekolah di luar prosedur. ” ujarnya.

Bukan hanya pengawasan dan evaluasi sambung LaNyalla, disebutkan pula bahwa sekolah yang tidak memungkinkan untuk PTM sebaiknya jangan dipaksakan. Pada saat bersamaan, dukungan dari orang tua murid juga sangat penting sekali. Untuk itu dirinya berharap, agar mereka turut serta mendukung langkah strategis sekolah agar bersih dari kasus Covid-19 pada peserta didik. ” Saya juga menganjurkan para orang tua, agar anak-anaknya divaksin supaya dapat menekan penularan Covid-19. ” imbuhnya.