Nusantarasatu.id – Ditegaskan oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, bahwa rakyat harus diberikan kesempatan untuk kelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri lewat payung koperasi. ” Koperasi sebagai usaha rakyat adalah salah satu palka (ceruk) ekonomi nasional selain BUMN dan swasta. Ini gagasan para pendiri bangsa yang termaktub di dalam hakikat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Ayat 1, 2 dan 3. ” tuturnya dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan yang diutarakan senator asal Jawa Timur ini merupakan respons terhadap keterangan Presiden Joko Widodo yang mengutip amanat Pasal 33 Ayat 3 saat mengumumkan pencabutan izin usaha ratusan perusahaan atas konsesi lahan hutan dan izin usaha tambang mineral serta batu bara di sejumlah wilayah di Indonesia. Amanat konstitusi tersebut ucap LaNyalla, harus diemban agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Rakyat Tidak Pernah Neko-neko
Bukan itu saja, dirinya menilai jika pernyataan Presiden Jokowi yang membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, dan pesantren untuk dapat menggunakan lahan milik negara, merupakan jalan pintas mengatasi kemiskinan di daerah. Hal ini sebagaimana yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, bahwa lahan itu harus dimaksimalkan untuk masyarakat. ” Rakyat sudah merasa cukup, apabila mereka memiliki penghasilan yang terukur dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Rakyat tidak pernah neko-neko, asal mereka memiliki kemampuan untuk mengakses sandang, pangan, papan, pendidikan anak, dan jaminan kesehatan. ” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama iapun turut menyarankan, agar Presiden Jokowi juga mempertimbangkan mencabut izin usaha pertambangan yang diberikan ke lokasi atau pulau-pulau yang telah dilarang untuk pertambangan skala besar. ” Seperti izin penambangan emas di Pulau Sangihe, itu juga perlu dicabut dan dibatalkan, karena melanggar Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ” kata Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
