Nusantarasatu.id – Disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem (data BPS 2020) menjadi nol persen di tahun 2024 nanti. Pernyataan tersebut diutarakan seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta. “ Sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen. Dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen. “ ujarnya.
Prioritas Penanggulangan Miskin Ekstrem 2022 Menyasar 212 Kabupaten/Kota
Ia menambahkan, merujuk pada peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi. Sedangkan untuk di tahun 2022 mendatang, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen. “ Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen, dan di 2024 kemiskinan ekstrem adalah nol persen. ” ungkap Airlangga.
Dan guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem ini lanjutnya, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Disamping itu, pada sat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut. ” Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300.000 x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694.000 KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan. ” imbuhnya.
Bukan itu saja, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk Program Kartu Sembako (data grafis Kemenkeu} dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM. “ Program Kartu Sembako yang ditop up juga Rp300.000 x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember. ” tuturnya.
Pemerintah Akan Adakan Survei Sosial Ekonomi Nasional
Disebutkan pula oleh Menko Perekonomian RI, jika dalam waktu dekat pemerintah juga akan mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) guna mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut. “ Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember. ” kata Airlangga.
Sebagaimana telah dikabarkan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021. Ketujuh provinsi yang menjadi prioritas ini yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.
Kunjungan kerja Wakil Presiden ini bertujuan untuk melakukan koordinasi sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia. ” Bapak Presiden telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir tahun 2024. ” terang Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT, Minggu (17/10/2021) lalu.
