Keringanan BPHTB, Percepat Sertifikasi Tanah

Sofyan Djalil ajak Pemda untuk berikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ringan dalam upaya percepatan sertifikasi tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil perihal Keringanan BPHTB, Percepat Sertifikasi Tanah

Nusantarasatu Nasional – Pemerintah Daerah, diajak oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, untuk beri keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam upaya percepatan sertifikasi tanah. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, ia menyebutkan, bahwa diperlukan peran serta kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah (Pemda). Dimana tujuannya untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memenuhi target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2025

Lebih lanjut dirinya menambahkan, jika PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga masyarakat terhindar dari sengketa dan konflik pertanahan. Bukan itu saja, manfaat PTSL juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah, misalnya mendorong peningkatan penerimaan negara seperti pajak, BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “ Jika semua tanah sudah terdaftar, maka pemerintah daerah akan lebih mudah menggunakan data atau informasi pertanahan ini untuk pembangunan daerah, untuk memperoleh BPHTB yang lebih baik dan lebih banyak, untuk memungkinkan PBB lebih terkontrol, dan lain-lain. ” ujar Sofyan Djalil.

Keringanan dengan BPHTB Bebas Biaya Agar Masyarakat Terdorong Sertifikasi Tanah

Untuk itu iapun mengajak seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati untuk membantu melancarkan program PTSL. Salah satu caranya, yakni dengan keringanan atau membebaskan BPHTB agar masyarakat terdorong untuk menyertifikasi tanahnya. “ Saya berterima kasih sekali berbagai provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan bapak ibu telah mengambil inisiatif yang bagus sekali untuk membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali. Begitu dibebaskan BPHTB di kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut itu, pengeluaran sertifikat bisa jalan dengan sangat baik dan sangat cepat. ” tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pun mengharapkan, adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah. Termasuk pula sempadan, dan menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah. Selain itu juga menyiapkan anggaran pra-PTSL, serta membantu menyediakan sarana dan pra sarana operasional kegiatan PTSL.

Pada kesempatan yang sama ia turut mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan menjamin aset pemerintah daerah serta memperbaiki administrasi pertanahan. “ Saya juga ingin ingatkan, kami sangat serius ingin mendaftarkan aset pemerintah daerah yang barangkali selama ini tidak terdaftar dengan baik, sehingga banyak aset pemerintah daerah yang hilang karena administrasinya tidak baik. Kementerian ATR/BPN akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu semua stakeholders supaya masalah aspek pertanahan menjadi lebih tertib. ” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Email Anda tidak akan dishare ke siapapun

Website ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalan Anda. Kami berharap Anda setuju dengan hal ini, namun Anda dapat memilih untuk tidak setuju. Setuju Baca lebih lanjut

Anda Segang offline