Nusantara Satu Berita jawa Timur – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk segera mengambil langkah nyata guna mengatasi pengangguran sekaligus menghindari permasalahan sosial lainnya. ” Pemprov Jatim perlu lebih gencar membuat kebijakan dan upaya-upaya yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Sehingga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada. ” kata LaNyalla sebagaimana dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Pemprov Jawa Timur Diminta Lihat Data BPS Dalam Ambil Langkah Nyata
Murujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka pengangguran di Jawa Timur pada bulan Agustus 2021, mencapai angka 1,28 juta orang. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 134.330 orang jika dibandingkan bulan Februari 2021 lalu. Iapun meminta, agar pihak Pemprov Jawa Timur harus melihat data-data dari BPS dalam mengmbil langkah, terutama sektor apa yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja. ” Berdasar data-data itulah kemudian segera dilakukan pengembangan yang tepat. Melihat juga pendidikan terakhir angkatan kerja yang terbesar. ” tuturnya.
Sebagaimana telah diketahui, jumlah angkatan kerja Jatim sebanyak 22,32 juta orang atau 70 persen dari keseluruhan penduduk. Sementara pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), saat ini jumlahnya masih cukup tinggi, yakni sebanyak 42,58 persen pada bulan Agustus 2021. Dan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, terdapat tiga lapangan pekerjaan di Jatim yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 31,68 persen. ” Melihat komposisi tersebut Pemprov dapat mengembangkan sektor industri pertanian. Sektor ini cukup signifikan menyerap angkatan kerja dengan kategori pendidikan SD. ” jelas LaNyalla.
Lebih jauh dirinya mengatakan, disamping membuka lapangan pekerjaan, Pemprov Jawa Timur juga perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja yang baru tamat sekolah atau yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. ” Paling tidak, mereka memiliki skill yang bisa menjadi bekal sebagai karyawan atau bahkan untuk berwirausaha. ” ucapnya.
Namun yang terpenting sambung LaNyalla, kebijakan pemerintah daerah harus selaras dan seirama dengan pemerintah pusat, supaya bisa saling bersinergi. Sehingga akann mendapatkan hasil yang optimal dalam mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
