Prof Wiku: Pengecualian Kewajiban Karantina Berlaku Terbatas

Nusantarasatu.id – Disebutkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, bahwa pengecualian kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional baik WNA maupun WNI berlaku terbatas. Dalam keterangan tertulisnya, Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito mengungkapkan, Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI dan WNA dari luar negeri.

Adapun pengecualian kewajiban karantina itu hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G20, skema TCA. ” Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal. ” jelas Prof. Wiku.

Aturan ini sambung Wiku, menggantikan surat edaran Nomor 23/2021 yang mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 x 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina. Dikatakan, warga Indonesia dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib menjalani karantina selama 14 hari.

Penentuan Lokasi Karantina di Wilayah Jakarta Dibagi Dalam Dua Skema

Lebih jauh iapun menambahkan, penentuan lokasi karantina di wilayah Jakarta dibagi dalam dua skema. Yang pertama yaitu, WNI (PMI, Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak. Sedangkan yang kedua, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19.

Disamping itu dirinya menuturkan, jika ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri. ” Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat. ” ungkapnya.

Pengecualian dan dispensasi tersebut jelas Wiku, hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Covid-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait. Ketentuan ini sselaras dengan pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Suharyanto pada rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (13/12/2021) dan selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam surat edaran.