Komnas HAM Sebut Pelaku Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Dipidana

Mulyadi

Updated on:

Berita Terbaru Hukum – Disampaikan oleh Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M Choirul Anam, bahwa pelaku pencemaran nama baik tak boleh dipidana oleh hukum yang berlaku. “ Kalau ada orang yang tersinggung reputasinya, tercemar reputasinya, ya gugat saja di perdata. Itu mekanismenya. “ tegasnya saat memberi paparan materi dalam kuliah umum hukum hak asasi manusia yang bertema ‘Mekanisme Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat’ yang disiarkan di kanal YouTube FHUB Official, dan dipantau dari Jakarta.

Pemerintah Fasilitasi Penindakan Pelaku Pencemaran Nama Baik Lewat Jalur Pidana

Meski begitu ia menuturkan, bila di Indonesia pemerintah justru memfasilitasi penindakan pelaku pencemaran nama baik melalui jalur pidana dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 27 ayat (3). Dimana dalam pasal tersebut, memuat salah satu perbuatan dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dan atas perbuatan tersebut, berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memang menyatakan, bahwa kebebasan berekspresi atau berpendapat bisa dibatasi, ujar Choirul Anam. Pembatasan tersebut tercantum dalam pasal 19 UU Nomor 12/2005.

Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Untuk Hormati Nama Baik Orang Lain

Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12/2005 mengulas tentang pembatasan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. “ Pembatasan kebebasan berekspresi ini dipraktikkan (oleh pemerintah, red.) tetapi buruk sekali. Buktinya, banyak korban UU ITE. ” tuturnya.

Iapun menilai, bila di Indonesia, pasal pembatasan kebebasan berpendapat telah ditafsirkan secara berlebihan oleh para pembuat aturan. Seharusnya sambung Choirul Anam, yang menjadi substansi dari aturan yaitu kebebasan berpendapat yang harus dikelola, diatur, dan dibatasi. “ Tapi, karena saking ketatnya pembatasan, yang terjadi bukan mendiskusikan kebebasan berpendapat, tapi mendiskusikan pembatasan itu, sehingga tidak ada makna kebebasan dalam konteks hak asasi manusia. ” pungkasnya.

1 thought on “Komnas HAM Sebut Pelaku Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Dipidana”

  1. Pingback: UU ITE - N1 Super

Leave a Comment