Nusantara Satu Berita Politik – Dikatakan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bahwa Pancasila semestinya menjadi sumber dan rujukan semua kebijakan di Indonesia. Karena itu, semua kalangan harus menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh LaNyalla ketika memberi sambutan dalam Penutupan Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis di The Soekarno Center, Istana Mancawarna, Tampaksiring, Gianyar, Bali, sebagaimana disebutkan dalam siaran pers yang diterima di Gianyar.
“ Pancasila adalah way of life yang paling tepat dan sesuai dengan DNA asli bangsa Indonesia. Di berbagai kesempatan sering saya katakan, jika Pancasila kita terapkan dengan benar dan konsekuen, maka negara ini akan menjadi negara yang besar. ” tegasnya
Laksanakan Sila Pertama Secara Konsekuen, Hasilkan Manusia Yang Berketuhanan
Lebih jauh ia menambahkan, jika warga bangsa ini melaksanakan sila pertama dengan konsekuen, maka akan lahir kualitas manusia yang berketuhanan. Sehingga pribadi-pribadi tersebut tidak mungkin melanggarapa yang dilarang oleh Tuhan. “ Misalnya saya sebagai muslim, maka jika saya taat beribadah, saya mendirikan sholat dengan benar, pasti saya akan menjauhi atau terhindar dari perbuatan keji dan buruk. Tentu saya sudah seharusnya tidak korupsi dan sejenisnya. “ tuturnya.
Dengan kepribadian yang baik serta taat pada agama lanjut LaNyalla Mattalitti, Indonesia akan mempunyai manusia-manusia yang beradab, mempunyai pemahaman yang jernih dan berakal sehat. Inilah yang kemudian merujuk kepada sila kedua Pancasila. Sebab, dengan pikiran yang jernih, manusia akan menjadi adil sejak dalam pikirannya, sehingga adil pula terhadap kemanusiaan. “ Kemudian, jika Indonesia berisi mayoritas manusia yang taat beragama, adil dalam pikiran dan perbuatan serta beradab, maka Persatuan Indonesia dengan mudah terjadi tanpa paksaan atau tekanan apapun. Inilah sila ketiga dari Pancasila. ” ucapnya.
Kemudian kata LaNyalla, manusia-manusia baik yang bersatu tersebut lantas bermusyawarah untuk memilih para hikmat. Untuk memilih tokoh-tokoh terbaik bangsa yang bijaksana, untuk kemudian menjadi wakil mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan di parlemen dan pemerintahan. ” Itulah sila keempat dari Pancasila. Pada akhirnya, karena wakil-wakil rakyat dan mereka yang diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan berasal dari tokoh-tokoh hikmat dan bijaksana, tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sila terakhir dari Pancasila, niscaya akan terwujud. ” imbuhnya.
Kebhinekaan Hanya Diwujudkan Dengan Keberagaman Semu
Akan tetapi diutarakan oleh LaNyalla, sekarang ini nilai-nilai dari Pancasila semakin ditinggalkan. Bahkan, sudah tidak nyambung lagi dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, yang telah mengalami 4 kali perubahan di tahun 1999 hingga 2002 lalu. “ Kebhinnekaan hanya diwujudkan dengan keberagaman yang semu, melalui acara-acara seremonial. Kemudian kita yang menyebut Negara Kesatuan, ternyata penuh dengan ketimpangan antarwilayah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Termasuk sistem ekonomi yakni Ekonomi Pancasila dengan Azas Kekeluargaan dan Gotong Royong melalui Soko Guru Koperasi, telah berubah menjadi ekonomi Liberal Kapitalis. ” ungkap Senator asal Jawa Timur tersebut.
Kini sambungnya, Pancasila ibarat raga tanpa jiwa. Karena hanya dibacakan saja di upacara dan peringatan hari kelahiran Pancasila, tanpa dibumikan. Terlebih lagi jika mencermati isi Amendemen Konstitusi 1 sampai 4, sudah banyak pasal diubah yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai nilai luhur bangsa.
“ Inilah situasi yang disebut oleh sebagian kalangan, bahwa mahasiswa yang menjadi penggerak Reformasi 1998, tidak menyadari, bahwa perubahan konstitusi empat tahap telah kebablasan dan sarat dengan muatan kepentingan para penumpang gelap. Inilah yang menyebabkan tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan. ” ujarnya.
Dengan melihat fakta ini terangnya, DPD RI akan memperjuangkan adanya Amendemen perubahan ke-5, supaya arah perjalanan bangsa dapat dikoreksi. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik dari sistem tata negara maupun sistem ekonominya. “ DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Supaya Indonesia lebih berdaulat dan berdikari serta mampu mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh takyat Indonesia, seperti cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa. ” pungkasnya.
