Rifqinizami Sarankan Masa Kampanye Pemilu Dipersingkat

Syahrul Ibrahim

Nusantarasatu Politik – Masa kampanye Pemilu 2024, disarankan oleh anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda untuk dipersingkat, namun tetap mengedepankan prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan terbuka. ” Kami ingin laksanakan pemilu yang efektif dan efisien tanpa harus langgar asas konstitusi yaitu ‘luber’ (langsung, umum, bebas, rahasia) dan ‘jurdil’ (jujur dan adil). Karena itu DPR cenderung agar masa kampanye Pemilu 2024 bisa dipersingkat. ” ujar Rifqi di Jakarta.

Pernyataan tersebut diutarakan terkait KPU yang mengusulkan supaya masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 120 hari, sedangkan Kementerian Dalam Negeri mengusulkan 90 hari. Ia menambahkan, di Komisi II DPR berkembang wacana agar masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 30 sampai 60 hari. Tetapi ia menilai, jika hal tersebut sifatnya masih dinamis dan akan terlihat sikap fraksi saat pembahasannya pada bulan Maret 2022. ” Usulan fraksi-fraksi masih berkembang, nanti ketika pembahasan terkait tahapan Pemilu 2024 akan terbuka dan masyarakat bisa mengikutinya. ” imbuhnya.

Lebih jauh ia menuturkan, alasan masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat karena di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda, sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Dampak pandemi tersebut sambung Rifqinizami, menyebabkan semua sektor melakukan penghematan dan efisiensi, sehingga sudah tepat apabila masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat.

Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Dilakukan Maret

Bukan itu saja, Komisi II DPR menargetkan akan membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah pada Maret 2024. ” Kami targetkan membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 pada Maret 2022 karena Februari akan fokus menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. ” ucap Rifqinizami Karsayuda.

Seperti dikabarkan sebelumnya, anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, perlunya masa kampanye selama 120 hari, karena termasuk keharusan untuk penyelesaian sengketa, lelang, produksi dan distribusi logistik. ” Dari simulasi yang dilakukan KPU, berdasarkan regulasi yang ada sekarang, maka waktu yang dibutuhkan untuk sengketa dan logistik minimal 164 hari, sengketa butuh 38 hari, sedangkan logistik butuh 126 hari. ” jelas Pramono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Sehingga dengan pertimbangan terkait regulasi itu, maka ketentuan masa kampanye dalam draf Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan dinilai sudah selaras untuk dilakukan selama 120 hari. ” Jadi, rancangan 120 hari dalam draf PKPU Tahapan itu sudah mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa serta lelang, produksi dan distribusi logistik pemilu. ” pungkasnya.

Leave a Comment