Ketua DPD RI: Masyarakat Adat Harus Diberikan Perlindungan

Syahrizal Rahim

Updated on:

Nusantarasatu.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepada pemerintah, agar masyarakat adat untuk diberikan perlindungan, sebab merupakan kelompok yang paling dekat dengan keanekaragaman hayati di alam sekaligus pelindung kekayaan hutan. “ Peran masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia dalam melindungi hutan tropis sangat besar. Merekalah yang telah terbukti sebagai pelindung terbaik bagi hutan-hutan yang ada. ” tegasnya di sela kunjungan kerjanya di Surabaya.

Masyarakat Adat Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Ia menilai, jika keberadaan kelompok ini sangat penting dan harus menjadi perhatian pemerintah. Karena berkenaan pula dengan penanganan perubahan iklim yang juga menjadi pembahasan pokok dalam KTT COP26 di Glasgow, 2 November 2021 lalu. Pada kegiatan KTT yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan lainnya, mengumumkan kerjasama dengan 17 kontributor yang telah berkomitmen membantu masyarakat adat dan komunitas lokal dalam melindungi hutan tropis.

“ Oleh karena itu, saya meminta pemerintah untuk mengupayakan jaminan kesejahteraan kepada kelompok masyarakat adat di Indonesia dari alokasi investasi tersebut. Sebab tujuan besarnya adalah untuk melindungi bumi dari perubahan iklim dan menjaga berkurangnya keanekaragaman hayati. ” tutur LaNyalla Mattalitti.

Kunci Solusi Perubahan Iklim Ada Pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat adat dan kelompok lokal sambung Ketua DPD RI, memang sudah seharusnya mendapatkan prioritas. Ia juga menyampaikan, bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal dari seluruh dunia merupakan kunci solusi perubahan iklim. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjadikan mitra, mengakui lebih jauh dan memajukan peran masyarakat adat tersebut. “ Selama ini masih banyak terjadi sengketa atau permasalahan kepemilikan tanah dan hak kepemilikan dari masyarakat adat ini di berbagai tempat. Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik. Mereka harus diberi penguatan terhadap tanah ulayat atau tanah adatnya. ” ungkapnya.

Dalam ajang KTTCOP 26, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan, jika Indonesia berkomitmen dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia akan terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim melalui rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis yang ditargetkan pada 2030 untuk menyerap karbon bersih.

Leave a Comment