Nusantarasatu.id – Jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), diminta oleh Menteri Abdul Halim Iskandar untuk bekerja lebih keras lagi demi mencapai target kinerja pada 2022. ” Saya tegaskan, tahun 2022 kita harus kerja serius, kerja lebih keras, dan kerja lebih cerdas untuk mencapai target. ” kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Diungkapkan oleh Abdul Halim, bahwa selama tahun 2021 kemarin, banyak capaian yang telah diraih oleh Kemendes PDTT. Capaian tersebut terang Mendes PDTT, diantaranya berupa penghargaan dari pihak eksternal. Seperti mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut mulai tahun 2016 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Keberhasilan Penerapan Sistem Merit, hingga mendapat peringkat pertama Capaian Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT dalam rekruitmen pegawai.
Sedangkan secara internal sambungnya, program pengumpulan data SDGs Desa maupun upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa juga terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. ” Capaian-capaian ini tidak boleh membuat kita terlena, tetapi terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun ini. ” tutur pria yang akrab disapa Gus Halim tersebut ketika membuka Rapat Pimpinan Paripurna yang bertema Refleksi untuk Prestasi, di Operational Room Kantor Kemendes PDTT di Jakarta.
Diharapkan Kesalahan Pada Tahun 2021 Tidak Terulang di 2022
Lebih jauh dirinya mengharapkan, agar kesalahan di tahun 2021 tidak terulang pada tahun ini. Ia menyebutkan, terdapat sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki tahun ini. Catatan itu antara lain, belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa, bahkan pada level pimpinan, ASN, dan non-ASN di lingkungan Kemendes PDTT.
” Lemahnya kapasitas pegawai Kemendes PDTT untuk berkolaborasi berdampak pada belum jelasnya dan belum kuatnya posisi Kemendes PDTT, bahkan masih ada yang memandang SDGs Desa hanya sebatas proyek kementerian, padahal ini adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. “ imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Gus Halim juga menyatakan, bahwa Kemendes PDTT harus memulai gerakan kampanye integritas dan antikorupsi maupun kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa. Bukan itu saja sambungnya, juga memastikan daerah-daerah terluar serta perbatasan menjadi sabuk pengaman NKRI yang terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia. ” Awal tahun anggaran 2022 harus tersedia laporan komprehensif pelaksanaan program, kegiatan sesuai tugas masing-masing unit kerja, dan sinergi di internal Kemendes PDTT maupun dengan pihak eksternal, termasuk di dalamnya zona integritas dan survei penilaian integritas. ” pungkasnya.
