Nusantara Satu Berita Ekonomi – Disebutkan, jika pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan. Adapun salah satu caranya yakni melalui kerjasama dengan pihak Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB). Kerjasama tersebut terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM). “ ETM adalah program yang ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi. ” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resminya di Jakarta.
Kemampuan APBN Dukung Transisi Energi Harus Dipertimbangkan
Ia menyatakan, bahwa ETM akan sanggup meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil dan terjangkau. Ditambahkan oleh Menkeu RI, terjangkau atau tidaknya transisi energi ini, bisa dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri serta perluasan akses energi. Disamping itu sambungnya, hal lain yang juga harus dipertimbangkan yakni terkait kemampuan APBN untuk mendukung proses transisi tersebut. Baik lewat subsidi atau insentif, pembiayaan modal energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi serta penerimaan negara.
Ekonomi nasional terang Menkeu Sri Mulyani, akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan tumbuh. Sehingga, harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah bahkan dengan emisi nol. “ Pemerintah Indonesia menyadari bagi negara berkembang transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. “ imbuhnya.
Butuh Kombinasi Turunkan Ketergantungan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Batubara
Untuk itu, beragam kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya memerlukan energi ini tetap ada, tetapi dilakukan secara hijau. Untuk melaksanakannya sambung Menkeu RI, dibutuhkan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membangun energi alternatif yang lebih hijau. “ Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius maka kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini. ” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan Sri Mulyani, jika pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 29 persen pada tahun 2030 mendatang, dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional. Indonesia, saat ini sudah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih atau Net Zero Emission paling lambat tahun 2060. Sementara pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara merupakan satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sehingga, Energy Transition Mechanism, akan membawa Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target tersebut.
Untuk Jalankan ETM Secara Efektif, Butuh Pembiayaan
ETM sendiri adalah suatu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang bagi percepatan penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. Dan pada saat ini, ADB tengah melakukan analisis kelayakan implementasi ETM pada sejumlah PLTU di Indonesia dimana sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan. Sementara untuk menjalankan ETM secara efektif, maka dibutuhkan pembiayaan guna mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batu bara.
Selain itu, ETM juga harus membantu mobilisasi dana dengan biaya yang lebih murah untuk penghentian pembangkit listrik batu bara atau membuatnya menjadi lebih murah. “ Kita sedang dalam proses berbicara dengan para pekerja dan produsen ini dan diskusinya berlangsung cukup produktif. ” tutur Sri Mulyani.
Disamping itu, diperlukan juga pembiayaan yang rendah untuk membangun energi terbarukan sebagai respons dari permintaan yang terus bertumbuh. Dan saat ini, Indonesia sendiri telah mempunyai regulasi pengaktif atau enabling environment, supaya segala bentuk pendanaan untuk membiayai dengan berbagai skema termasuk kerangka regulasi yang diperlukan.
Dibutuhkan Mobilisasi Dana Dengan Ongkos Yang Murah
Sementara itu dilain sisi, tantangan yang masih ada yaitu meletakkan regulasi pengaktif ini dalam konsep platform ETM seperti peranan dari Special Mission Vehicle (SMV) atau Investment National Authority (INA). Sri Mulyani berpendapat, bahwa dibutuhkan mobilisasi dana dengan ongkos yang murah dan periode yang lebih panjang guna mengembangkan energi baru terbarukan, transmisi, dan distribusi.
Bukan itu saja, pemerintah Indonesia juga perlu membangun bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik sebagai upaya untuk mendukung ETM melalui pembentukan mekanisme pasar untuk karbon dan memperkenalkan mekanisme cap and trade, harga karbon, serta pajak karbon. Mekanisme ini tegas Menkeu RI diperlukan, untuk menjadikan ETM lebih efisien dan kredibel termasuk Measurement, Reporting and Verification/MRV. “ Indonesia akan terus menjadi contoh dalam memitigasi perubahan iklim dan berharap komitmen serupa akan dilakukan oleh negara berkembang dan lembaga pembangunan lainnya. ” pungkasnya.
