Disebutkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa Presidensi G20 Indonesia harus menjadi motor pengembangan ekosistem sarat inovasi dan kolaborasi. “ Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar bisa menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia. ” tegas Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta.
Lebih lanjut dirinya turut mengatakan, bila salah satu komitmen Indonesia adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif. Sehingga nantinya menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital. Sementara itu ditambahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, jika transformasi digital sangat diperlukan bagi pemulihan ekonomi termasuk dalam mencapai tujuan nasional.
Iapun mengungkapkan, bila transformasi digital diperlukan untuk mempercepat perluasan akses keuangan formal. Sehingga mampu memberikan kesempatan berusaha yang lebih adil, mengurangi kesenjangan dan memperkuat ketahanan ekonomi. Disisi lain, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang sudah mengkoordinasikan Rencana Aksi Inklusi Keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara anggota G20.
Jadi Motor Pengembangan Ekosistem Sarat Inovasi, G20 Dukung Kerjasama Semua Pihak
Bukan itu saja sambungnya, Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri maupun dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional. “ Itu untuk mengiplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif. ” tutur Iskandar.
Disamping itu, pemerintah juga semakin gencar melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah telah memperluas akses keuangan masyarakat dengan memperkuat koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.
Adapun segmen sasaran ini mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, lima kelompok masyarakat lintas sektor, yaitu pelajar, mahasiswa, pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat di daerah 3T serta pelaku UMK. Sehingga dengan adanya dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia berhasil mengalami peningkatan dari 81,4 persen pada 2020 lalu menjadi 83,6 persen pada tahun 2021. Sementara sejumlah indikator utama yang mendukung kinerja inklusi keuangan nasional yakni meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal dan kualitas layanan jasa keuangan.
