Nusantarasatu.id – Pemerintah, didesak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk memperhatikan nasib guru honorer, khususnya para guru yang telah lama mengabdi agar kesejahteraannya dapat terpenuhi. Meski begitu, Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honoror yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) dengan perjanjian kerja (PPPK). ” Namun, saya berharap, afirmasi tersebut makin ditambah agar pengangkatan para guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa dipercepat. Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak kita. ” tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Tambahan Afirmasi PPPK Bentuk Penghargaan Negara Pada Guru Honorer
Pernyataan tersebut disampaikan Puan sehubungan peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November. Politisi dari partai PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, bila tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer karena kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil. ” Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. ” tuturnya.
Untuk itu dirinya meminta supaya pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru. Dan DPR RI sambungnya, akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait dengan guru. Ia menilai, salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini, difokuskan pada pengawasan terhadap program Satu Juta Guru PPPK Tahun 2021. ” DPR akan memastikan distribusi guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. ” ucap Puan Maharani.
DPR Pahami Keterbatasan Tiap Daerah Untuk Angkat Guru Honorer Jadi ASN
Lebih jauh, guna mengurangi kekurangan guru, DPR RI mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Dirinya berpendapat, bahwa pemerintah daerah bisa melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting, agar dananya dapat dialokasikan untuk penambahan guru. ” Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Akan tetapi, semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini. ” pungkasnya.
Disamping itu, Puan juga mengapresiasi seluruh guru yang selama hampir 2 tahun terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa di tengah tantangan pandemi Covid-19. Meski di tengah keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana saat pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet lanjutnya, para guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan anak didiknya bisa mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya.