Atasi Covid-19, Pemerintah Pakai Prinsip No One Left Behind

Nusantarasatu.id – Dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Komisi Nasional (Komnas) HAM, pemerintah Indonesia selalu mengedepankan dan mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan prinsip non-diskriminasi ‘No One Left Behind’ dalam mengoptimalkan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “ Jadi, tidak ada yang ketinggalan karena semua mendapatkan fasilitas. Terhadap masyarakat yang rentan, Pemerintah telah memberikan perlindungan sosial sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. ” ujarnya.

Iapun menyatakan, jika upaya yang dilaksanakan pemerintah pada sektor kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19, terus menghasilkan dampak yang positif. Kasus konfirmasi Covid-19 per 21 Desember sebanyak 216 kasus, jauh lebih baik bila dibandingkan puncak gelombang pandemi Covid-19 ke dua pada Juli 2021 lalu. Disamping itu sambung Airlangga, vaksinasi juga terus diakselerasi sehingga per 21 Desember, vaksinasi dosis 1 telah mencapai angka 152,6 juta dosis (73,4 persen) dan vaksinasi dosis ke-2 telah mencapai 107,7 juta dosis (51,8 persen). “ Kita tetap harus waspada dan menjaga agar di Indonesia tidak terjadi gelombang COVID-19 ke tiga akibat adanya varian Omicron. ” imbuhnya.

Realisasi Program PEN Mampu Jadi Bantalan Sosial

Sedangkan di sektor pemulihan ekonomi lanjut Menko Perekonomian RI, realisasi Program PEN terbukti mampu menjadi bantalan sosial melalui prioritas program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja (program padat karya). Sementara untuk Program Perlindungan Sosial, diharapkan bisa mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin lewat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa, dan Bantuan Sosial Tunai yaitu Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

“ Pemerintah tahun ini juga menyiapkan program untuk menangani kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten di 7 provinsi dan tahun depan di 212 kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0 persen. ” ucap Menteri dari Partai Golkar tersebut.

Kemudian untuk sektor ketahanan pangan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain penyederhanaan perizinan di bidang pertanian, pembentukan Badan Pangan Nasional, dan sinergi BUMN untuk distribusi pangan. Selain itu juga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya untuk menguatkan ketahanan pangan domestik di masa pandemi dan di masa yang akan datang.

Dikesempatan yang sama iapun menyatakan, bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada Komnas HAM yang sejak awal telah menjadi mitra pemerintah, khususnya dalam memberikan masukan terkait SDGs dan HAM dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “ Semoga ikhtiar kita dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional dapat terus dipertahankan, dan juga kita bisa menjaga target-target SDGs. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 hingga satu tahun ke depan. ” tuturnya.