Nusantarasatu.id – Dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menginstruksikan kepada seluruh jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan, agar segera bergerak melakukan operasi intelijen guna memberantas mafia pelabuhan. ” Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan. ” ujar Burhanuddin sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diterima di Jakarta, Minggu (14/11/2021).
Biaya Logistik di Pelabuhan Indonesia Masih Tinggi Dibanding China dan Malaysia
Saat memberikan pengarahannya tersebut, Burhanuddin menegaskan, bahwa mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. Sehingga hal ini berdampak pada terhambatnya proses bisnis dan investasi, serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah. Dengan begitu sambung Jaksa Agung RI, dapat mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah. Lebih jauh ia menilai, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China, yang hanya sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia hanya 13 persen.
Adapun terkait tingginya biaya logistik itu lanjut ST Burhanuddin, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan, serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan. ” Pemerintah Pusat meminta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan. ” terang Burhanuddin.
Dan sehubungan merespon pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung ST Burhanuddin lantas memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan, segera bergerak melakukan operasi intelijen. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya, bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi. Merujuk pada hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves, mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.
