LaNyalla Minta Pemprov Jateng Respons Keluhan Soal Pabrik Semen

Mulyadi

Nusantarasatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa tengah, diminta oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk merespons keluhan petani terkait pembangunan pabrik semen di sekitar Gunung Kendeng, Tegaldowo, Kabupaten Rembang. ” Saya minta Pemprov Jateng segera merespons keluhan warga, khususnya dari kalangan petani. ” ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti di sela kegiatan reses di Jawa Timur.

Ia menambahkan, bahwa bukan hanya merusak alam saja, namun para petani juga merasa sangat terganggu dengan suara alat berat dari pabrik semen. Imbasnya sambung LaNyalla, burung-burung yang kerap membantu petani secara alami menjaga sawah dari serangan hama, kini tak ada lagi. Lebih jauh iapun menuturkan, bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan pendirian pabrik semen yang tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan. ” Pabrik semen yang beroperasi membuat debu di area tambang berwarna putih dan merusak hasil panen. Tanaman jagung para petani rusak tak laik dipetik, apalagi dijual. Hal ini terjadi sejak tahun 2018, bahkan tak bisa berbuah selama setahun. ” tegas LaNyalla.

Hajat Hidup Warga Harus Diperhatikan

Disamping hasil ladang yang rusak, Ketua DPD RI juga mendapat laporan jika pendirian pabrik berpengaruh terhadap pasokan air yang jauh berkurang. Padahal jelas LaNyalla Mahmud Mattalitti, air merupakan kebutuhan vital, bukan hanya untuk irigasi pertanian, namun juga untuk hajat hidup masyarakat sehari-hari. ” Saya meminta Pemprov Jateng untuk segera merespons permasalahan tersebut dengan memberikan rasa adil kepada petani yang dirugikan, akibat beroperasinya pabrik semen tersebut. Hajat hidup warga harus diperhatikan dan tidak boleh dirugikan oleh salah satu pihak. ” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama LaNyalla menilai, jika dalam persoalan ini keputusan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat sekitar. Sebab lanjut Ketua DPD RI, pada titik inilah keberpihakan pemerintah akan dinilai oleh masyarakat. ” Masyarakat butuh rasa keadilan. Dalam kasus ini, keberpihakan pemerintah menentukan kehadirannya untuk rakyat atau pemilik modal. ” ujar LaNyalla Mattalitti.

Tinggalkan komentar