Nusantarasatu.id – Dileburnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinilai oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, merupakan hal yang sangat berisiko. ” Proses peleburan Balitbang Pertanian saat ini sangat berisiko karena melibatkan jumlah aset dan SDM yang sangat besar. ” ucap Mulyanto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/1/2022).
Lebih lanjut ia merasa khawatir, bila Peleburan Balitbang Pertanian tersebut dipaksakan dapat berakibat buruk bagi kegiatan penelitian sektor pertanian yang sangat penting. Hal tersebut sambung Mulyanto, mengingat salah satu konsekuensi dari dileburnya lembaga ini yakni penyesuaian organisasi dan rasionalisasi SDM. “ Kenapa harus paksakan litbang pertanian melebur ke BRIN saat ini. Toh, peleburan lembaga lain saja masih bermasalah. ” imbuhnya.
Terdapat 7.812 Orang Terlibat Dalam Balitbang Pertanian
Kemudian ia menerangkan, jika saat ini terdapat 7.812 orang yang terlibat dalam kegiatan Balitbang Pertanian. Dimana dari jumlah itu, 2.553 orang di antaranya merupakan tenaga fungsional yang terdiri dari peneliti, perekayasa, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, teknisi litkayasa statistisi, penyuluh, analis kepegawaian dan perencana.
Selain itu jelasnya, ada sebanyak 3.500 karyawan honorer serta 2.000 lebih, dan sisanya adalah karyawan kontraktual. ” Dari sisi aset, peleburan ini berpotensi terjadi konflik kepemilikan. Karena proses administrasi pindah tangan tidak mudah dilakukan. Sehingga aset yang semula sangat produktif sangat mungkin jadi terbengkalai. Aset di sini tidak saja meliputi ribuan hektare lahan tetapi juga fasilitas pembibitan dan riset lainnya yang tidak bisa dihitung secara nominal. ” kata Mulyanto.
dalam kesempatan ini Iapun mengingatkan, bahwa peleburan ke BRIN tidak boleh menghilangkan nilai manfaat aset riset tersebut. terlebih lagi jelas Mulyanto, kalau latar belakang peleburan lebih banyak untuk tujuan efisiensi. Bukan hanya itu saja, BRIN juga harus memastikan lembaganya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dan mengelola aset Balitbang Kementan, serta perlu dukungan sumber daya berupa anggaran yang memadai serta SDM yang mumpuni.
