Nusantarasatu.id – Ditegaskan oleh Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, bahwa pihaknya berkomitmen dalam mendukung upaya Kementerian BUMN untuk melakukan ‘pembersihan’ di kementerian tersebut, terutama terhadap oknum pelaku tindak pidana korupsi. “ Kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah. Bagaimana pun, sinergisitas antara kami (Kejaksaan Agung, red.) dengan BUMN harus tetap terjaga. ” ucapnya di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Pernyataan itu dilontarkan oleh Jaksa Agung RI seusai bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang berkunjung ke Gedung Kejaksaan Agung guna melaporkan kasus keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero). Pada pertemuan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, terdapat tiga pembahasan yang ia lakukan bersama Menteri Erick Thohir. “ Yang tadi kami bicarakan, yang pertama adalah restrukturisasi Garuda Indonesia, yang kedua adalah laporan Garuda untuk pembelian (pesawat) ATR 72-600, dan juga, ini yang utamanya, adalah dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN. ” tutur Jaksa Agung.
Sinergitas Dengan Kejaksaan Agung Juga Untuk Perbaiki Adminsitrasi
Sebelumnya, sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN berhasil mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero). Dan untuk kali ini, kedua lembaga tersebut akan menjalin kerjasama yang erat untuk mengungkap kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, bila sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN tidak hanya untuk menangkap dan menghukum oknum-oknum yang terlibat saja, namun juga untuk memperbaiki administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN. “ Sesuai dengan program yang kami dorong, transformasi dan bersih-bersih BUMN. ” kata Erick Thohir.
Lebih jauh disebutkan, selain membahas tentang rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia, Erick Thohir turut memberikan sejumlah bukti terkait pengadaan pesawat ATR 72-600. “ Kami serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan karena kita eranya tidak lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan. ” ucap Menteri BUMN Erick Thohir.
