Nusantarasatu.id: Ekonomi – Menteri Keuangan (Kemenkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jika realisasi pembiayaan investasi telah mencapai angka Rp116,3 triliun sejak bulan Januari hingga November 2021, atau melonjak sebesar 278,5 persen dari periode Januari-November tahun 2020 lalu. ” Realisasi ini telah mencapai 56 persen dari target APBN yang sebesar Rp184,5 triliun. ” tutur Menkeu RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2021 yang dilangsungkan secara daring di Jakarta.
Lebih jauh iapun menambahkan, masih akan ada pencairan anggaran pembiayaan investasi pada akhir bulan Desember ini, dengan jumlah yang sangat besar dan akan disampaikan setelah terealisasi. Sedangkan pembiayaan investasi sejak periode Januari-November 2021, diberikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp20 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp20 triliun, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp16,62 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp11,12 triliun. ” Pembiayaan investasi kepada LPDP diberikan untuk meningkatkan dana abadi, sementara BPUI untuk menangani kasus Jiwasraya. ” ujar Bendahara Negara tersebut.
Pembiayaan Investasi Juga Diberikan PadaPLN Sebesar Rp5 Triliun
Dalam kesempatan itu ia turut menyebutkan, bila pembiayaan investasi juga telah diberikan kepada Lembaga Pengelola Investasi senilai Rp15 triliun, PT Hutama Karya Rp6,21 triliun, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Rp5 triliun, kewajiban penjaminan Rp2,72 triliun, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp2,25 triliun.
Selanjutnya, juga diberikan untuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp2 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp2 triliun, PT PAL Indonesia Rp1,28 triliun, PT Pelindo III Rp1,2 triliun, serta PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Rp980 miliar, serta melalui pinjaman PEN ke daerah Rp10 triliun. Kemudian Menkeu Sri Mulyani menyatakan, jika pembiayaan investasi yang diberikan sebesar Rp19,715 triliun pada bulan November 2021 saja kepada LPI senilai Rp15 triliun, PIP Rp2 triliun, serta kewajiban penjaminan Rp2,72 triliun untuk penugasan pembangunan infrastruktur nasional dan dukungan penjaminan PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan.
