Pengelolaan Kawasan Hutan Perlu Berbasis Masyarakat

Syahrul Ibrahim

Nusantarasatu.id – Dikatakan oleh anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip, bahwa pengelolaan kawasan hutan di berbagai daerah perlu menitikberatkan atau berbasis masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, saat ini keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi belum optimal. ” Pelibatan peran serta masyarakat masih harus didukung oleh peran aktif pengelola/petugas dalam memberikan pendidikan konservasi, penyadartahuan, promosi, publikasi dan sosialisasi mengenai konservasi. ” ujar I Made Urip dalam rilisnya di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Minimalisir Konflik, Perlu Diatur Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat

Ia menilai, jika persoalan-persoalan yang sering timbul dalam pengelolaan kawasan konservasi, yaitu seringnya berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Sementara, konflik masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi sering terjadi, dimana konflik tersebut biasanya terkait pemanfaatan kawasan konservasi. ” Karenanya, untuk meminimalisir potensi konflik di lapangan perlu diatur pembangunan Kehutanan yang berbasis masyarakat dan memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat. ” jelasnya

Bukan itu saja sambung Urip, adanya pembatasan akses masyarakat dalam memasuki dan pemanfaatan kawasan konservasi, menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Untuk itu dia menegaskan, perlunya mengubah arus paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang lebih mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Potensi Pelanggaran Izin Usaha Berbasis Lahan, Rentan Terjadi

Sebelumnya, disampaikan oleh Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), Adrianus Eryan, dalam Worksop yang digelar Jurnas Celebes di Makassar, Kamis (18/11/2021) lalu, potensi pelanggaran izin usaha berbasis lahan, rentan terjadi di lapangan. Disamping itu lanjut Adrianus Eryan, adalah pelanggaran terhadap undang-undang.

Adapun bentuk dari pelanggaran terhadap izin tersebut misalnya, tidak melaksanakan kemitraan perkebunan, tidak menjalankan reklamasi dan setelah penambangan, melampaui ketentuan pembuangan limbah dalam izin, hingga tidak melaporkan secara berkala pelaksanaan Izin Lingkungan. Kemudian pelanggaran terhadap Undang-Undang sambung Eryan misalnya dengan merambah kawasan hutan tanpa izin, melakukan penanaman di luar areal perkebunan yang dikuasai, serta menimbulkan pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan.

Leave a Comment