Nusantarasatu.id – Ditegaskan oleh Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, Mahfud MD, bahwa pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Pernyataan tersebut diucapkan Mahfud MD saat berada di atas Kapal KRI Semarang ketika perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).
Penguatan tersebut sambung Menko Polhukam, dilakukan dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. ” Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur…mundur. ” ucap Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Pemerintah Juga Atur Pemangku Kepentingan di Laut Natuna
Ia menilai, jika pemerintah sudah melakukan identifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seperti di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera. Disamping melakukan penguatan dari dalam lanjut Mahfud, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. ” Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan. “ terangnya.
Bukan itu saja jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini kata Mahfud, menjadi bukti jika negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, paparnya.
” Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara. ” tuturnya.
Lebih jauh ia menyampaikan, bahwa sesuai pesan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melaksanakan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi.” Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga. ” tegas Mahfud.
