Nusantarasatu.id – Diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Kemenkeu) RI, Sri Mulyani, jika pembangunan ibu kota negara (IKN) menjadi salah satu faktor yang mendominasi dalam merancang serta mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Meski begitu sambungnya, desain APBN 2022 tetap akan prioritas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sesuai arahan Presiden. ” APBN perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan mengantisipasi gejolak global. Namun ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN. ” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penandatanganan Penanda Aset SBSN Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Oleh sebab itu terangnya, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN terus dilakukan, terutama jika Undang-Undang (UU) IKN sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, secara otomatis akan dimulai tahapan untuk pelaksanaan pembangunan IKN. Iapun turut menambahkan, bahwa perencanaan dan rancangan IKN akan berada dalam koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga diharapkan desain dan rancangan dilakukan sebijaksana mungkin.
APBN Selama Dua Tahun Terakhir Fokusnya Pada Penanganan Covid-19
Tetapi tentu saja tidak mengorbankan kepantasan, estetika, dan harapan, bahwa IKN akan menjadi pusat bagi kegiatan ekonomi, budaya, sosial dan politik yang baik. Dan tentu saja untuk dapat menjadi simbol bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan. Disisi lain, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN akan menjadi tugas Kementerian Keuangan, sehingga harus dilihat pula kapasitas APBN. ” APBN selama dua tahun ini fokusnya adalah kepada Covid-19 dan penanganan dampak dari pandemi, termasuk berbagai bantuan sosial dan ekonomi. ” imbuhnya.
Dalam upaya pemulihan ekonomi ungkap Sri Mulyani, pihaknya juga tetap bisa mengalokasikan sebagian dari anggaran. Sebab sebagaimana tahun 2021 lalu, akselerasi belanja modal cukup tinggi, sehingga belanja modal tahun 2022 pun bisa diarahkan untuk pembangunan, khususnya infrastruktur yang akan menjadi titik mula pembangunan IKN. Sementara untuk kebutuhan tahun 2023-2024, akan disesuaikan dengan desain APBN yang menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi. Dengan harapan, Covid-19 semakin terjaga, serta pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. ” Untuk tahun 2024, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pelaksanaan pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan sehingga Insya Allah kami bisa mendukungnya. ” pungkasnya.