MPR Minta Pemerintah Serius Garap Program Nol Emisi Karbon

Syahrul Ibrahim

Nusantarasatu.id – Pemerintah, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, harus serius menggarap program energi dengan nol emisi karbon untuk menuju realisasi kesepakatan di sektor energi yang menargetkan zero emission pada tahun 2050 nanti. ” Kita harus mulai memiliki roadmap kebutuhan energi nasional dengan target zero emission dan ini harus dipikirkan dengan serius. ” ucap Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi daring bertema Ketahanan Energi Nasional Menuju Zero Emission yang dipantau dari Solo, Jawa Tengah.

Ia menilai, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sumber energi harus benar-benar menjadi dasar untuk pencapaian target pembangunan energi nasional. Sehubungan dengan hal itu, dirinya berharap, agar para pemangku kepentingan memastikan energi berbasis fosil ditinggalkan menyusul upaya realisasi kesepakatan di sektor energi yang menargetkan zero emission pada 2050. ” Dalam hal ini negara harus mampu menyediakan energi bagi warga negaranya lewat regulasi atau kebijakan yang tepat dalam upaya mencapai target tersebut. ” tuturnya.

Beri Kedsempatan Masyarakat Kelola Operasional Pembangkit Listrik Kecil

Sementara itu Pendiri Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menyampaikan, jika pemerintah harus memberi kesempatan masyarakat untuk mengelola operasional pembangkit-pembangkit listrik kecil dengan energi terbarukan. Seperti tenaga surya, panas bumi, dan aliran air sungai. Lewat langkah optimalisasi energi terbarukan tersebut sambungnya, meski produk listrik yang dihasilkan kecil, tetapi bila jumlahnya banyak, maka volume produksinya juga akan lebih besar. ” Dengan begitu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ” jelasnya seraya menambahkan, jika pembangkit listrik energi mikrohidro juga harus diakomodasi dan dibantu supaya lebih presisi, sehingga dapat bermanfaat lebih baik.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Energy for Policy Kholid Syeirazi yang juga menjadi salah satu pembicara menyatakan, bila ketersediaan energi bagi masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Ia menerangkan, jika dihitung secara korporasi, maka penyediaan energi baru dan terbarukan diperkirakan tidak efisien. Untruk itu dirinya merasa, perlu dorongan kebijakan politis dari pemerintah untuk melaksanakannya. ” Kami sepakat program zero emisi harus didukung, namun pemerintah harus mempertegas cara merealisasikannya. ” ujarnya.

Sedangkan Ketua Bidang Mineral dan Energi DPP Partai NasDem Kurtubi menyampaikan, bila transisi penggunaan energi fosil ke energi terbarukan musti dijalankan secara bertahap dengan strategi yang tepat. ” Harapannya pemerintah membuka kemungkinan pemanfaatan energi nuklir sebagai alternatif dari energi baru dan terbarukan yang memiliki keunggulan ketersediaan bahan bakunya yang memadai di tanah air. ” pungkasnya.

Tinggalkan komentar