Jokowi Minta Program Penurunan Stunting Bukan Seremonial Belaka

Syahrul Ibrahim

Nusantarasatu.id – Presiden RI Joko Widodo meminta, agar program penurunan stunting atau kekerdilan, harus dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekadar seremonial belaka serta berupa pemberian makanan tambahan (PTM) serta gizi yang selalu dilakukan pada akhir tahun. Pernyataan ini diutarakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden terkait percepatan penurunan kekerdilan, secara virtual di Jakarta, Selasa (11/1/2022). ” Sesuai arahan bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal tiga (3) persen. Ini membutuhkan langkah fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya. ” ujar Moeldoko dalam siaran pers Kantor Staf Presiden.

Moeldoko menuturkan, program percepatan penurunan kekerdilan akan dilakukan secara terpadu, di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp50 triliun. ” Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan. ” imbuhnya.

Percepatan Penurunan Stunting Harus Manfaatkan Program Satu Data Indonesia

Bukan itu saja sambung Moeldoko, percepatan penurunan kekerdilan harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi kekerdilan tinggi bisa tepat sasaran. ” Jika ini dilakukan maksimal, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai. ” jelasnya.

Ketika mengikuti rapat terbatas yang digelar secara virtual itu, Moeldoko juga mengatakan beberapa rekomendasi untuk penurunan kekerdilan secara nasional. Di antaranya yaitu, perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana setidaknya untuk tiga provinsi dengan kekerdilan tertinggi, yakni NTT, Sulbar, dan Aceh. ” KSP juga meminta bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting. ” imbuhnya.

Merujuk pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 lalu, angka kekerdilan secara nasional turun sebesar 3,3 persen per tahun, yakni dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 24,4 persen di tahun 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen.

Satu pemikiran pada “Jokowi Minta Program Penurunan Stunting Bukan Seremonial Belaka”

Tinggalkan komentar