Nusantarasatu.id – Dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Media Gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berlangsung di Jakarta, mengharapkan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dapat menimbulkan dampak berganda secara sosial dan ekonomi. ” Investasi pembangunan PSN di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah serta nilai tambah industri. ” tutur Airlangga dalam keterangan resminya.
Keberadaan PSN sambung Airlangga, telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari penciptaan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung oleh PSN di tengah pandemi Covid-19. Pembangunan PSN yang tersebar di sejumlah wilayah, bertujuan untuk peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antardaerah secara jangka panjang.
Pemerintah Sadari Sejumlah Tantangan Yang Harus Dicapai
Oleh karena itu dirinya mengungkapkan, bahwa percepatan penyelesaian berbagai PSN akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, KPPIP juga akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN. Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, pemerintah Indonesia menyadari sejumlah tantangan yang harus dicapai. Di antaranya yaitu memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
Sementara menyangkut keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN), mendorong pemerintah untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020 – 2024. ” Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui pembiayaan kreatif untuk PSN dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. ” ucapnya.
Sejumlah Aturan Disusun Untuk Percepat Penyelesaian Proyek Strategis
Pada kesempatan yang sama ia menilai, sejumlah peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan pengadaan tanah.
Bukan itu saja, terdapat berbagai regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. ” Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi akan makin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan berbagai PSN dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan. ” imbuhnya.
