Lestari Moerdijat: PTM Yang Jadi Klaster Covid-19 Harus Dievaluasi

Pemerintah, diminta oleh Lestari Moerdijat agar segera melakukan langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah yang menjadi klaster baru

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat

Nusantarasatu.id – Pemerintah, diminta oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat, agar segera melakukan langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah yang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Langkah evaluasi tersebut menurutnya perlu dilaksanakan, demi menemukan penyebab para murid sekolah dan guru-guru terkena Covid-19 setelah mereka menggelar kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah.

” Bermunculannya laporan positif Covid-19 yang menimpa para siswa saat PTM harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi hingga ditemukan penyebab terjadinya paparan virus corona terhadap pengajar dan peserta didik. ” ucap Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Penularan Covid-19 Saat PTM, Kemungkinan Akibat Rendahnya Vaksinasi Anak

Meski begitu, dirinya menyadari jika penularan tersebut kemungkinan salah satunya disebabkan oleh tingkat vaksinasi pada anak-anak yang relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan orang dewasa. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, yang diakses melalui laman vaksin.kemenkes.go.id pada pekan pertama bulan ini menunjukkan, baru ada 7,11 juta anak usia 12 hingga 17 tahun yang divaksin, atau 26,65 persen dari target 26,70 juta anak. Kondisi ini sambung Lestari, seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu dirinya berharap, agar pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat mempercepat vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun, serta memperketat pengawasan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah-sekolah. Hasil evaluasi tersebut sambung Lestari, nantinya bisa menjadi informasi bagi penyelenggara PTM di tempat lain. Sehingga pertemuan guru dan murid tidak menyebabkan terbentuknya klaster penyebaran Covid-19. Untuk itu dirinya meminta, agar para pemangku kepentingan pada pembelajaran tatap muka harus sigap mengantisipasi dan mengatasi penyebab penularan Covid-19 saat PTM berlangsung.

Pemerintah Diminta Audit Ulang Kesiapan PTM

Bukan itu saja, Lestari juga meminta adanya audit ulang terkait kesiapan pembelajaran tatap muka. Dirinya menilai, audit ulang itu dibutuhkan demi memastikan tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan PTM di daerah-daerah. ditegaskan olehnya, bahwa keselamatan tenaga pendidik dan para murid harus jadi prioritas para pengambil kebijakan.

Pada kesempatan yang sama, ia menilai, bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan para penyelenggara PTM untuk konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebagaimana yang telah dikabarkan sebelumnya, sejumlah kegiatan PTM di daerah-daerah dihentikan oleh Satgas Covid-19 dan otoritas setempat karena adanya penularan Covid-19 pada siswa dan guru. Kota Depok di Jawa Barat jadi salah satu daerah yang menghentikan total PTM demi mencegah adanya lonjakan kasus Covid-19.

1 Komen
  1. […] – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) tetap pertahankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas 100 persen karena sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah […]

Tinggalkan Balasan

Email Anda tidak akan dishare ke siapapun

Website ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalan Anda. Kami berharap Anda setuju dengan hal ini, namun Anda dapat memilih untuk tidak setuju. Setuju Baca lebih lanjut

Anda Segang offline