Nusantarasatu.id – Pemerintah, tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Kemenko Polhukam) Mahfud MD, selama ini tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi kepada setiap pengusaha yang hendak melakukan impor barang kebutuhan Covid-19. ” Orang mau minta rekomendasi saya untuk impor karena katanya bebas pajak, saya selidiki dulu berapa jumlahnya dan berapa yang akan diberikan ke masyarakat. ” ujar Mahfud ketika menyampaikan pidato kunci dalam webinar bertajuk ‘Penanganan Pandemi COVID-19: Kontroversi Tes PCR- Bisnis atau Krisis’ yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) dipantau di Yogyakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud menyusul tudingan sejumlah pihak terkait adanya pejabat negara yang terlibat bisnis PCR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, bila pelibatan pelaku usaha untuk ikut membantu pengadaan berbagai kebutuhan barang untuk penanganan COVID-19, termasuk alat kesehatan, saatitu tidak terlepas dari program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Pada Waktu Itu Ada Krisis Kepanikan Yang Luar Biasa
Lewat program tersebut jelas Menko Polhukam, masyarakat diminta terlibat untuk memproduksi barang untuk penanganan Covid-19. Termasuk pula para pengusaha, yang akan dibebaskan dari pajak impor bila hendak mengadakan obat-obatan atau alat kesehatan guna membantu penanganan penularan Covid-19 di Indonesia, yang saat itu sedang mengalami lonjakan kasus. ” Pada waktu itu ada krisis kepanikan yang luar biasa. Itulah sebabnya yang kemudian dalam keadaan horor seperti itu pemerintah mengeluarkan KCPEN karena pada waktu itu harus sejajar (penanganan kesehatan) dengan pemulihan ekonomi nasional. ” tuturnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut terang Mahfud MD, muncul berbagai industri masker di kalangan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, sejumlah perusahaan juga mulai mengimpor obat dari luar negeri untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. ” Kemudian muncul ya semacam tuduhan, wah ini bisnis pejabat dan sebagainya. ” imbuhnya
Kebijakan dab Rekomendasi impor Dilakukan Karena Situasi Sangat Mendesak
Lebih jauh dirinya menegaskan, bahwa kebijakan ini dilakukan karena situasi yang sangat mendesak akibat persediaan berbagai barang untuk penanganan Covid-19 termasuk masker, sangat tinggi. Sementara ketersediaan minim. ” Saya ingatkan pada waktu itu kita semua sedang sangat panik sehingga ada seruan seperti itu siapa pun yang mau membuat pabrik dibebaskan, yang impor itu bahwa itu untuk membantu penanganan Covid-19 (maka) bebas pajak. ” ucap Mahfud MD.
Walau begitu, dirinya tidak membantah adanya oknum pengusaha yang hendak menyalahgunakan kelonggaran dengan meminta rekomendasi darinya. ” Sehingga banyak juga orang menyalahgunakan minta ‘memo’ saya, bahwa akan mendatangkan barang-barang ini dari luar negeri untuk bantuan Covid-19. Padahal yang diimpor 10 juta, yang dibantu (bagi masyarakat) cuma 100 biji. itu ada. Biasa saja di dunia perdagangan gelap yang seperti itu banyak. ” pungkasnya.
