Stunting Madiun Hampir Standar Namun Harus Diusahakan Nol %

Nur Afni

Nusantarasatu Kasus Stanting – Kabupaten Madiun mampu menekan angka stunting. Sekarang seluruh daerah di Indonesia, diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk dapat menekan angka stunting hingga nol kasus. ” Saya menyampaikan terima kasih karena Kabupaten Madiun stuntingnya sudah hampir sesuai standar Presiden Joko Widodo di 2024. Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol. ” ucap Muhadjir Effendy lewat keterangan pers yang diterima di Jakarta.

<img decoding=
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

Iapun menambahkan, jika pemerintah terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di 2024 mendatang. Hal itu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Muhadjir menjelaskan, fokus penurunan stunting bukan hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Namun sambungnya, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai 0 kasus stunting.

Adapun salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam upaya menangani stunting yaitu Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan, per Agustus 2021, angka stunting di Madiun yakni sebesar 14,9 persen atau menurun drastis dibandingkan tahun 2019 lalu yakni 24,94 persen. Lebih jauh dirinya merasa optimistis, jika semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen, maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada 2024.

Penurunan Stunting Tidak Bisa Diintervensi Lewat Satu Sektor Saja

Sedangkan sejumlah daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Menko PMK lebih jauh menuturkan, bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya lewat satu sektor saja, tetapi harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Mulai dari pencegahan sejak masa remaja terangnya, hingga pasca melahirkan, terutama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). “ Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1.000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa. ” imbuhnya.

Sedangkan upaya penanganan ungkap Muhadjir Effendy, bisa dilakukan dengan memberikan vitamin tambahan pada darah. Dimana tujuannya, untuk mengantisipasi anemia pada remaja, juga terdapat program Integrated Development Plan atau Rencana Pengembangan Terintegrasi. Ia juga menuturkan, program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan. “ Kalau menurut saya perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang, dan berkelanjutan. Karena yang penting sekarang ini bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting. ” pungkasnya.

Leave a Comment