Nusantarasatu : Nasional – Skema pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI, diminta oleh anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, harus mengantisipasi potensi terjadinya perang siber. ” MEF TNI AD, TNI AL, dan TNI AU peralatan yang dibeli adalah ‘alat perang tradisional’, padahal ke depan melibatkan siber, perang siber, maupun hybrid. ” tegas Sukamta dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Disebutkan pula olehnya, bahwa pada era digital, semua alat mudah dikoneksikan, sehingga tidak ada masalah dalam pengoperasiannya. Untuk itu dirinya mengharapkan, supaya peralatan pertahanan TNI dapat digunakan dengan teknologi digital. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pertahanan Negara terangnya, teknologi siber sudah menjadi tema.

Oleh karenanya ia mempertanyakan, apakah dalam MEF TNI sudah menyiapkan untuk peralatan terkait dengan perang siber. ” Saya sejak 2014 mengusulkan bukan hanya peralatan, melainkan TNI perlu membentuk angkatan siber bukan hanya unit siber di TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. ” tuturnya.

MEF TNI Lebih Pada Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi dan Pengadaan

Lebih lanjut ia menambahkan, bila perang siber harus dihadapi para prajurit TNI, sehingga perlu dibentuk matra tersendiri untuk hadapi ancaman siber pada masa mendatang. Dalam raker ini, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga menerangkan capaian MEF TNI selama tahun 2021, yakni TNI AD sebesar 76,23 persen, TNI AL 59,69 persen, dan TNI AU 51,01 persen. Secara keseluruhan MEF TNI pada tahun 2021 sebesar 62,31 persen. ” MEF TNI lebih pada rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan penghapusan. Memang ini terlihat menurunkan capaian MEF TNI. ” ucap Panglima TNI.

Dalam gelaran rapat Kerja Komisi I DPR RI itu, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bersama dua wakil ketua Komisi I DPR, yaitu Utut Adianto dan Anton Sukartono. Sementara Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurahman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Adapun rapat kerja antara TNI dengan Komisi I DPR RI tersebut, membahas beberapa poin. Diantaranya yakni pencapaian target program MEF TNI pada tahun 2021, serta skenario TNI terhadap dinamika keamanan di Laut Cina Selatan dan Indo Pasifik. Selain itu juga membahas soal perkembangan penanganan kasus-kasus hukum prajurit TNI, strategi dan pendekatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat.