Pemperintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, untuk terus melakukan terobosan dan buka akses perdagangan ke berbagai daerah. Karena menurutnya, hal itu akan membawa dampak pada pertumbuhan produksi UMKM dan meningkatkan ekonomi warga.
” Pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan tidak dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sendirian, tetapi harus difasilitasi pemerintah, terutama akses perdagangan untuk perluasan pemasarannya. ” tutur Ketua DPD RI tersebut ketika reses di Surabaya.
Lebih lanjut dirinya juga menyatakan, bila mendukung langkah Pemprov Jatim untuk terus mengakselerasi perdagangan Jatim ke berbagai daerah melalui misi dagang dan investasi. ” Saya kira langkah itu sangat inovatif dan akan berpengaruh besar untuk mempercepat pulihnya ekonomi. Pada sisi lain, pasar produk semakin berkembang yang pada akhirnya membuka lapangan kerja baru. ” ucap Senator asal Jawa Timur tersebut.
Pemprov Buka Akses Perdagangan, Pelaku UMKM Diminta Untuk Berkreasi dan Berinovasi
Oleh sebab itu dirinya meminta, agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan akses perdagangan tersebut, dengan berkreasi dan berinovasi menambah item produksi yang menarik bagi konsumen.
” Artinya, ada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini nantinya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. ” ujar LaNyalla Mattalitti.
Pada kesempatan yang sama iapun turut mengharapkan, agar peluang-peluang lain juga bisa ikut dikembangkan. Bukan hanya UMKM, namun sektor lainnya juga sangat prospektif.
” Sebenarnya terbuka lebar peluang lain, seperti sektor pertanian dan industri manufaktur. Kita berharap pelaku usaha memanfaatkannya secara optimal. ” ungkap Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, ratusan pelaku usaha UMKM dua provinsi, Jatim dan Sulawesi Tengah, bertemu di Kota Palu dalam event Misi Dagang dan Investasi. Misi dagang tersebut diikuti oleh organisasi pelaku usaha, yaitu Kadin, HIPMI dan IWAPI Jatim yang melakukan penandatanganan MoU dengan Kadin, HIPMI dan IWAPI Sulteng. Merujuk pada data Pemprov Jatim, misi dagang di Sulteng menghasilkan transaksi sebesar Rp104,91 miliar.
