Nusantara Satu Berita Ibu Kota – Para buruh diminta oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, untuk lebih mengedepankan dialog dalam menyuarakan usul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dibanding melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini. ” Kita duduk bersama-sama. Demo boleh, kita menghargai demokrasi, tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja mencari solusi yang terbaik, mengingat juga sekarang karena masih pandemi Covid-19. ” ucap Riza di Balai Kota Jakarta.

Buruh dan Pengusaha Diminta Tunggu Keputusan Terbaik dari Pemprov DKI Jakarta

Ditambahkan oleh orang nomor dua di jajaran Pemprov DKI tersebut, bahwa pihaknya sebagai pembuat kebijakan, harus pula mendengar pendapat dari berbagai pihak. Pendapat buruh, sambung Ahmad Riza, akan didengarkan seperti halnya pendapat dari kalangan pengusaha. Sehingga sambungnya, diperlukan dialog bersama antara buruh dan pengusaha serta Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu iapun meminta kepada semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, untuk menunggu keputusan terbaik yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. ” Kita akan carikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Prinsipnya, semua harus baik, semua harus senang. ” tutur Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Lebih jauh ia turut menyampaikan, bila Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak. Sebab saat ini terangnya, pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan upah minimum provinsi ke depan. ” Sekarang kan memang karena pandemi Covid19, jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak. ” imbuhnya.

Menuju Aksi Unjuk Rasa 10 November

Sebagaimana yang telah dikabarkan sebelumnya, serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di 26 provinsi pada Rabu (10/11/2021) mendatang. Adapun tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut, yaitu untuk meminta kenaikan UMP 2022 sebesar 7 hingga 10 persen. Diuatarakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal, aksi iini nantinya akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau walikota di masing-masing daerah. Sedangkan untuk di Jakarta sendiri, aksi akan digelar di depan Balai Kota dan diikuti oleh 500 – 1.000 orang buruh.