Nusantarasatu.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota setempat, diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, untuk dapat permudah izin berusaha. Dalam keterangannya diterima di Jakarta, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, bahwa pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah. Oleh sebab itu lanjutnya, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta.
Lebih jauh Mendagri menambahkan, bila untuk menarik sektor swasta, salah satu kuncinya adalah dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha termasuk Permudah Izin. Mantan Kapolri inipun mewanti-wanti, supaya pemerintah daerah (pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha. “ Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau tidak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri). ” tegas Mendagri.
Keberadaan SDM Jadi Kunci Pembangunan
Dalam kesempatan ini Tito Karnavian juga mengharapkan, supaya kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Sehingga dengan begitu imbuhnya, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri bisa mempunyai pekerjaan. Dan imbasnya kata Mendagri, mampu membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut kian meningkat. Bukan itu saja, iapun juga mengingatkan, agar jajaran pemerintah setempat bisa memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Walaupun memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Menteri Tito menyatakan, bahwa keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
Hal tersebut jelas Mendagri, dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Disamping itu lanjutnya, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal. sehingga dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif. “ Tapi ya kita serahkan kepada bapak gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama. ” ujar Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
