Nusatarasatu.id – Guna tekan laju penyebaran Covid-19, warga masyarakat dihimbau oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk bisa batasi mobilitas keluar rumah. Begitu pula untuk perkantoran, diminta bisa kembali menerapkan Work From Home (WFH). Dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM yang dilaksanakan secara virtual di Jakarta, Luhut menyampaikan, bahwa meski sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron. Kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sambungnya, merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus. ” Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah. ” tuturnya.
Sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, walau tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, dirinya menghimbau masyarakat untuk mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu. ” Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi work from home masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan teratas untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil. ” ucap Luhut.
Tekan Penyebaran Batasi Mobilitas, Luhut Himbau Kantor Tidak Perlu WFO 100 Persen
Bukan itu saja, Wakil Luhut pun meminta agar kegiatan perkantoran bisa diatur supaya tidak perlu 100 persen WFO (Working From Office).” Kami menghimbau, kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah. ” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama ia menyatakan, bahwa Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh masyarakat bisa membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Selain itu, pejabat pemerintah telah dilarang melakukan dinas ke luar negeri dalam tiga minggu ke depan.” Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini. ” imbuhnya.
Lebih jauh dirinya mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga, agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau luring, dan sebisa mungkin melakukannya secara daring. ” Tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri. ” pungkasnya.
