Menpan RB: Tenaga Honorer Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Nusantarasatu.id -: Berita Nasional Diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, bahwa Pemerintah selalu memberikan perhatian serius terkait isu tenaga honorer di instansi pemerintahan. “ honorer senantiasa menjadi perhatian serius Pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan Pemerintah untuk penanganan honorer. ” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Lebih jauh ia menambahkan, pada tahun 2005 hingga 2014 lalu, Pemerintah telah mengangkat lebih dari satu juta tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pengangkatan itu sambung Tjahjo Kumolo, bersamaan dengan rekrutmen CASN dari pelamar umum. “ Pada 2005 hingga 2014, Pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, Pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. ” imbuhnya.

Bukan itu saja lanjutnya, penanganan tenaga honorer oleh Pemerintah juga diperkuat dengan penerapan sejumlah kebijakan. Diantaranya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007, yang diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS. “ Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II (Honorer Kategori II) diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. “ tutur Menpan RB.

Pemerintah Selesaikan Status Tenaga Honorer di Tahun 2023

Dan hasilnya, dari sebanyak 648.462 THK-II yang ada di database, ada 209.872 THK-II lulus seleksi dan 438.590 THK-II tidak lulus. Sehingga sisanya pada database 2012, sejumlah 438.590 THK-II. Untuk saat ini, Pemerintah telah memutuskan untuk menyelesaikan status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada 2023. Sehingga, status pegawai pemerintah nanti hanya akan ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “ Terkait honorer, melalui PP akan diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. ” ucapnya.

Sedangkan menyangkut beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan terang Tjahjo Kumolo, hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing. “ Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll). “ pungkasnya.