Nusantarasatu.id – Disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa Indonesia bersikap terbuka bagi investor kredibel yang berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.“ Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. ” tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang dipantau secara virtual, Kamis (6/1/2022).
Lebih jauh orang nomor satu di Indonesia tersebut mengungkapkan, bila pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA). Izin yang selama ini telah diberikan kepada industri pertambangan, kehutanan dan juga izin untuk penggunaan lahan negara lanjut Jokowi, akan dievaluasi secara menyeluruh. Iapun menyatakan, akan mencabut izin usaha yang justru tidak dijalankan, tidak produktif, atau malah dialihkan ke pihak lain yang tidak sesuai peruntukkan dan peraturan.
Pemerintah Cabut 2.078 Izin Perusahaan Pertambangan
Pemerintah sendiri pada hari Kamis ini telah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. “ Kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ” terang Presiden.
Selain itu, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare karena tidak aktif digunakan. Bahkan jelasnya, pemilik izin juga tidak membuat rencana kerja dserta lahan yang diajukan justru malah ditelantarkan. Bukan hanya melakukan pencabutan izin tersebut saja, Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas 34.448 hektare juga dicabut pada Kamis ini. “ Sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum. ” ucap Jokowi.
Ketika memberikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Menteri ESDM Arifin Tasrif.
