Tiga Pandangan Presiden Dalam Pengelolaan Hutan

Mulyadi

Nusantara Satu Berita Nasional – Ketika menjadi pembicara pada ‘World Leaders Summit on Forest and Land Use’ yang berlangsung di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Presiden RI Joko Widodo mengutarakan tiga pandangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia sebagai aksi mengatasi perubahan iklim. ” Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal. “ ujar Presiden.

Indonesia Siap bagi Pengalaman Keberhasilan Atasi Kebakaran Hutan

Diterangkan oleh Presiden Jokowi, bahwa kebakaran hutan membawa dampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia kata Presiden, juga menjadi kekhawatiran bersama. ” Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan negara-negara itu. ” tuturnya.

Lebih jauh orang nomor satu di Indonesia tersebut menyampaikan, terkait pengelolaan hutan, Indonesia juga sudah mengubah paradigmanya dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal ini menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia sendiri, tercatat mempunyai lebih dari 20 persen total area mangrove dunia, dan menjadi yang terbesar di dunia. ” Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia. ” kata Presiden Jokowi.

Yang kedua, Jokowi menilai, bahwa mekanisme insentif harus diberikan pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan. ” Sertifikasi dan standar produksi harus disertai ‘market incentives’ sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan. “ ucapnya.

Sertifikasi Harus Berkeadilan, Sehingga Berdapampak Pada Kesejahteraan

Ditegaskan Presiden, bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar itu harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil. ” Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. ” kata Presiden.

Sedangkan yang ketiga tambah Presiden Jokowi, perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Iapun menilai, jika komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika saja. Dengan memberi bantuan tutur Presiden Joko Widodo, bukan berarti bisa mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus ‘country-driven’, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.

” Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan ‘green bond’ dan ‘green’ sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. ” tegas Presiden.

Tinggalkan komentar